Senin, Agustus 3, 2020
LINTAS NASIONALLINTAS PEMBANGUNANLINTAS PEMERINTAHAN

PROYEK “FOOD ESTATE” DI KALTENG MULAI DIKERJAKAN

PALANGKA RAYA | Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meninjau dua lokasi yang akan dijadikan lumbung pangan baru atau food estate di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (09/07)

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mulai memperbaiki jaringan irigasi lahan potensial seluas 165.000 hektar eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah.

Lahan tersebut akan dijadikan lumbung pangan baru atau food estate. Pengembangannya sendiri dilakukan di kawasan aluvial dan bukan lahan gambut.

Menurut Presiden, pengerjaan lumbung pangan sudah mulai dilakukan.

“Dua minggu ini terutama untuk urusan irigasinya dulu dan tahun ini Insha Allah akan kita mulai kurang lebih 30.000 hektar terlebih dahulu,” kata Jokowi.

Tahap selanjutnya adalah pengembangan lahan seluas 148.000 hektar dalam watu 1,5-2 tahun ke depan. Lahan tersebut berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabuapaten Kapuas.

Presiden menyampaikan, pengembangan food estate dilakukan guna merespons peringatan organisasi pangan dunia (FAO) yang memprediksi akan adanya krisis pangan.

“Kita harapkan dengan cadangan strategis pangan kita ini betul-betul bisa kita tau kalau memang dalam negeri kekurangan akan disuplai dari sini, entah itu bisa padi, bisa singkong, jagung, atau bisa cabai,” ucap dia.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan, kunci dari program pengembangan food estate adalah penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektar lahan food estate.

Dari total luas lahan potensial tersebut, seluas 85.000 hektar merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

Sementara lahan seluas 79.000 hektar sisanya masih berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan atau land clearing tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali.

Basuki menambahkan, untuk peningkatan irigasi dibutuhkan anggaran sekitar Rp 2,9 triliun untuk tahun 2021-2020.

Reporter : Dayat
Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Editor : Redaktur lintasjalteng.com

Tinggalkan Balasan