Senin, Agustus 3, 2020
Lintas DaerahLINTAS PERISTIWA

STOP…!!! Ada Apa? Warga Hentikan Operasi HPH PT. BBM

KATINGAN, lk.com – Untuk mempertahankan wilayah tanah adat agar tidak terus dirambah tanpa adanya ganti untung sesuai ketentuan yang berlaku, puluhan orang warga Desa Tumbang Pariyei dan Desa Tumbang Hangei Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan ngeluruk ke lokasi operasional PT. Bukit Beringin Makmur (PT. BBM) yang berada di belakang kampungnya, hal ini terjadi juga karena pihak Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. BBM yang memperoleh Izin dengan dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.308/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas ± 46.170 Ha dengan jangka waktu 60 tahun sebagaimana informasi dari Data Daftar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2018, lokasi perizinannya disebutkan terletak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi faktanya sejak Tahun 2018 PT. BBM ternyata juga operasional di wilayah 2 Desa tersebut diatas, sehingga hal tersebut jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak terkait, kata Erko Mojra selaku Koordinator Aksi.

Dalam Press Releasenya ERKO MOJRA selaku Koordinator Aksi Rabu (24/04) Menyampaikan, Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup fdan Kehutanan No. SK.278/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2018 tanggal 8 Juni 2018 luas definitif perizina PT. BBM adalah 46.393,66 Ha dan berdasarkan data Peta Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019, diketahui PT. BBM baru akan membuka lahan seluas ± 2.507,3 hektar, dimana dari luas tersebut, seluas ± 1.092,5 hektar berada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masuk dalam wilayah Kecamatan Antang Kalang  (mencakup Desa Tumbang Ngahan seluas ± 120,3 hektar dan Desa Sungai Puring seluas ± 972,2 hektar) dan seluas ± 1.414,8 hektar berada di Kabupaten Katingan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Katingan Tengah  (mencakup Desa Tumbang Hangei seluas ± 557,6 hektar dan Desa Tumbang Pariyei seluas ± 857,2 hektar), dan PT. BBM ternyata faktanya baru mengadakan Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 di Aula Minun Dehen Kantor Kecamatan Katingan Tengah pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 tetapi faktanya sejak Tahun 2018 mereka sudah melakukan aktivitas membuka lahan dan menanam sengon di wilayah Desa Tumbang Pariyei dan Desa Tumbang Hangei Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Mandurei Kecamatan Marikit, hal ini berdasarkan overlay Peta Perizinan IUPHHK-HTI PT. BBM dengan Peta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) pada Tahun Anggaran 2018 masuk dan menguntungkan Pemerintah Daerah dimana letak perizinan disebutkan tetapi jelas merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagai daerah penghasil kayu alam yang ditebang akibat pembukaan lahan untuk penanaman sengon oleh PT. BBM sehingga seharusnya berdasarkan fakta tersebut segera dilakukan rekonsiliasi pendapatan DBH-DR tersebut.

Lanjutnya, Bahwa faktanya IUPHHK-HTI PT. BBM ternyata tidak berada seluruhnya di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) tetapi juga berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Yang Dapat Di Konversi (HPK), Kawasan Non Kehutanan yakni berupa kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL) padahal menurut ketentuan yang berlaku IUPHHK-HTI hanya dapat diberikan di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), hal ini berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang yang dihubungkan dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Paragraf 2 Pasal 64 Ayat (1) Kriteria Kawasan Budi Daya, khususnya huruf b yang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, pada Pasal 2 ayat (3) huruf a serta dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Sementara, Bahwa pernyataan IUPHHK-HTI PT. BBM ternyata tidak berada seluruhnya di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) diatas diketahui berdasarkan Data Resume Audit Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHK-HTI PT. Bukit Beringin Makmur Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada bulan Agustus 2017 yang dibuat oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Ayamaru Sertifikasi, halaman 15 menerangkan bahwa IUPHHK-HTI PT. BBM berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 4.584,30 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  18.492,30 ha, Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) seluas  15.724,94 ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 7.591,54 ha.

Sesuai Berita Acara Penghentian Kegiatan Operasional PT. Bukit Beringin Makmur (PT. BBM) di Wilayah Kabupaten Katingan tertanggal 23 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perwakilan Kelompok Masyarakat Adat Dayak Desa Tumbang Pariyei dan  Tumbang Hangei serta para pihak terkait lainnya maka sejak saat itu pihak PT. BBM dilarang melakukan kegiatan operasional di lapangan sampai terdapat kesepakatan yang jelas dan tertulis serta saling menguntungkan antara pihak PT. BBM dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kecamatan Katingan, Pemerintah Desa Tumbang Pariyei, Pemerintah Desa Tumbang Hangei dan Kelompok Masyarakat Adat Dayak selaku pemilik tanah Adat Dayak di kedua desa tersebut diatas yang masuk dalam wilayah perizinan PT. BBM.

Berita Acara tersebut diatas dibuat untuk kepentingan umum dan sekaligus merupakan tindaklanjut Surat Somasi (teguran/ peringatan) dari Erko Mojra, dkk tertanggal 10 April 2019 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para pihak terkait lannya termasuk Direksi PT. BBM, dimana Somasi tersebut sampai saat ini belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Somasi Kami tersebut diatas pada pokoknya mengingatkan serta menuntut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat segera berkoordinasi dengan Direksi PT. BBM dan bersinergi melakukan revisi Peta Perizinan IUPHHK-HTI PT. BBM agar sesuai ketentuan yang berlaku yakni mengeluarkan atau enclave kawasan-kawasan yakni :

  1. Melakukan enclave lokasi tanah adat milik Kelompok Masyarakat Adat Dayak di wilayah Desa Tumbang Hangei seluas ± 1.000 hektar dan terdapat lokasi tanah adat milik Kelompok Masyarakat Adat Dayak di wilayah Desa Tumbang Pariyei seluas ± 500 hektar yang masuk dalam perizinan PT. BBM yang masih berstatus Hutan Produksi Tetap (HP) dan segera mengubahnya menjadi lokasi Areal Penggunaan Lainnya (APL) karena kawasan hutan dimaksud telah dibebani Hak Adat Dayak sejak lama, sehingga melalui Surat ini pula segera menghentikan operasional PT. BBM di 2 (dua) lokasi tersebut diharapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat ini. Apabila hal ini tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut maka agar kepenting umum terlindungi serta terdapat adanya kepastian hukum, Surat ini juga berlaku sebagai Surat Pemberitahuan kepada para pihak terkait, baik bagi penerima surat maupun bagi penerima tembusan surat somasi bahwa Tim Investigasi bersama masyarakat pemilik tanah adat akan melakukan aksi-aksi di lapangan dan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dari dalam perizinan PT. BBM di wilayah Kabupaten Katingan seluas ± 3.821 hektar yang mayoritas juga telah dibebani hak adat masyarakat.
  3. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dari dalam perizinan PT. BBM di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri dari 3 blok lokasi yakni 7.120 hektar, 530 hektar, 138 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 4863 hektar dan lokasi Areal Penggunaan Lainnya (APL) seluas  ± 4.537 hektar yang mayoritas juga telah dibebani hak adat masyarakat.
  4. Jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara proses revisi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.308/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 telah memperoleh Izin seluas ± 46.170 Ha (Luas Definitif : 46.393,66 Ha (SK. No. SK.278/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2018 tanggal 8 Juni 2018, wajib dengan surat tertulis memerintahkan kepada Direksi PT. BBM untuk tidak menggarap Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang telah dibebani hak adat dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang masuk dalam wilayah perizinannya di Kabupaten Katingan yang mayoritas jug telah dibebani hak adat serta Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) yang masuk dalam wilayah perizinannya di Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditembuskan ke Pemberi Somasi/ Tim Investigasi dan Direksi PT. BBM wajib membuat Surat pernyataan akan hal tersebut yang ditembuskan ke Pemberi Somasi/ Tim Investigasi;
  5. Segera melakukan revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.278/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2018 tanggal 8 Juni 2018) yang masih menyebutkan lokasinya terletak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur serta bersama dengan PT. BBM melakukan perhitungan ulang realisasi penebangan kayu yang masuk dalam wilayah Katingan sehingga Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang menjadi hak Pemerintah Daerah Katingan dapat diperoleh sesuai fakta, karena Pemerintah Kabupaten Katingan selama ini berpotensi dirugikan.
  6. Khusus Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku Penerima Tembusan Surat diharapkan segera melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu perkara ini.
  7. Apabila hal tersebut pada angka 2,  3 4, 5, dan 6 diatas tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat ini maka Surat ini juga berlaku sebagai Surat Pemberitahuan kepada para pihak terkait baik bagi penerima surat maupun bagi penerima tembusan surat bahwa Tim Investigasi bersama masyarakat di 2 (dua) Kabupaten (Katingan dan Kotawaringin Timur) akan melakukan aksi-aksi di lapangan dan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (red)

Editor : @admin-lintas-kalteng

Tinggalkan Balasan